Tim Legal dan Auditor Internal BUKP
Melakukan audit kepatuhan hukum bagi lembaga keuangan milik daerah di Yogyakarta
Use cases
About
Mind map BUKP PROVINSI D.I. YOGYAKARTA ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kerangka hukum dan operasional Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan total 264 node, template ini mencakup tinjauan mendalam terhadap PERDA NO 13/ 1996 TENTANG PD BPR 'BUKP' D.I. YOGYAKARTA dan kepatuhannya terhadap regulasi perbankan nasional. Peta pikiran ini dirancang untuk para praktisi hukum, akademisi, dan pengelola lembaga keuangan mikro guna memahami struktur kepemilikan, permodalan, serta kewajiban transformasi BUKP menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Cheat sheet ini secara visual memetakan hubungan antara peraturan daerah dengan UU Perbankan dan POJK BPR, memastikan pemahaman yang jelas mengenai aspek administratif dan teknis penyelenggaraan lembaga keuangan daerah.
Terms and ConditionsWhen to use this template
Peneliti Ekonomi dan Analis Kebijakan Publik
Menyusun kajian akademis atau kebijakan publik mengenai efektivitas kredit pedesaan
Direksi BUKP dan Dewan Pengawas
Persiapan transisi status hukum lembaga dari BUKP menjadi LKM atau BPR
How to use this template
Step 1
Buka file di Xmind
Unduh dan buka file .xmind ini menggunakan aplikasi Xmind di desktop atau perangkat seluler Anda untuk melihat seluruh 264 node secara detail.
Step 2
Analisis struktur regulasi
Gunakan fitur pencarian untuk menavigasi antara PERDA NO 13/ 1996 dan UU Perbankan guna membandingkan kesesuaian operasional lembaga.
Step 3
Kustomisasi data modal
Ubah atau tambahkan informasi pada cabang MODAL sesuai dengan data laporan keuangan terbaru dari unit BUKP yang sedang Anda tinjau.
Frequently asked questions
Template ini berfokus pada dua regulasi utama: PERDA NO 13/ 1996 TENTANG PD BPR 'BUKP' D.I. YOGYAKARTA dan Perda DIY No 1 Tahun 1989. Dokumen ini membedah bagaimana aturan daerah tersebut bersinggungan dengan hukum nasional seperti UU Perbankan dan UU Lembaga Keuangan Mikro.
Berdasarkan node MODAL, sumber dana berasal dari kekayaan daerah Provinsi DIY, Kabupaten/Kota (Tingkat II), dan Pemerintah Desa yang dipisahkan. Template ini merinci modal dasar dan modal disetor yang diperlukan untuk operasional lembaga.
Ya, template ini menjelaskan bagian PEMBINAAN DAN PENGAWASAN yang melibatkan Gubernur untuk pembinaan umum, aparat pengawas fungsional, serta Bank BPD DIY untuk pembinaan teknis perbankan.
Sesuai dengan TINJAUAN BERDASARKAN UU LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, BUKP memiliki kewajiban transformasi untuk menyesuaikan diri dengan standar regulasi OJK agar tetap memiliki legalitas dalam menghimpun dana masyarakat.
Got an inspiring template?
Share your mind map templates with creators around the world and start earning from your work.
Free template